Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma solving malah asik menjadi issue using.Constitutional Court: The Constitutional Court docket was to start with set up on November 9, 2001 being a consequence on the third Modifica
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.[18] The definite benefit Soeharto received from this activation of territorial commands was the degree of ability and navy
IDI produces Worldwide Community Products on various matters pertinent for the operate of SAIs. These publications abide by a demanding protocol of high-quality assurance and they are freely accessible to all.Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalisti
Impacts of spouse and children entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating part of earnings administration and board independenceLolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, teta
**Agus Joko Pramono** adalah sosok yang telah meninggalkan jejak penting dalam reformasi akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Mengawali kariernya sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus kemudian menjadi penggerak utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Perjalanan kariernya adalah cerminan